Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang melakukan Sosialisasi Pemutakhiran Basis Data Terpadu dihadapan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Kabupaten Karawang pada Kamis (21/5).
Ketua Panitia mengatakan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka persiapan Pemutakhiran Data Statistik Terpadu. Sebab dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sensus terhadap berbagai data statistik termasuk data kemiskinan. "BPS mendapat perintah dari Presiden untuk membuat data terpadu," ungkapnya, pada Kamis (21/5).
Pihaknya akan membentuk forum komunikasi publik yang terdiri atas sejumlah kalangan dan akan meminta masukkan terutama dari Pemerintah Desa mengenai data penduduk miskin. "Setelah mendapat data dari Desa, kita akan melakukan pendataan untuk mencocokkan data termasuk dengan data yang kita miliki. Kita akan membuat data itu yang akan digunakan oleh Pemerintah," ungkapnya.
BPS menargetkan pendataan dimulai bulan Juli, sehingga diharapkan bulan Agustus telah tuntas pelaksanaan sensus tersebut. Terkait banyaknya data yang tidak valid dimiliki BPS, dia beralasan pihaknya membutuhkan waktu untuk perbaikan. "Data itu setiap waktu berubah, untuk sensus 10 tahun sekali. Tapi diantara itu (sensus), ada pendataan seperti tahun ini," jelasnya.
Plt. Bupati Karawang, dr Cellica Nurrachadiana, memberikan masukkan bagi BPS sebagai lembaga resmi, agar setiap saat dapat melakukan up date data. Pemda berharap agar BPS mengeluarkan suatu akses data yang valid dan up date by name by address. “Data BPS di update lima tahun sekali, ketika pemda membutuhkan program ke pusat dan mereka butuh data BPS, namun data itu tak pernah valid. Saat ada bantuan bencana, mengaku penduduk Karawang namun saat dihimbau membuat ID Karawang karena sudah 5 tahun tinggal di Karawang pun tidak ingin memiliki KTP Karawang. Laju pertumbuhan penduduk di Karawang pesat karena hadirnya pendatang dari luar Karawang, itu sulit dihindari,” tegasnya. ( IKI )