PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2006 - 2OO9
(Sumber Data : Buku IPM Kabupaten Karawang Tahun 2009; Kerjasama Bappeda dengan BPS Kab. Karawang)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai salah satu indikator pemantau pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah semakin banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara dan wilayah administrasi yang lebih kecil. Sejak dikembangkan pada tahun 1990 oleh pemenang nobel india Amartya sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics, IPM mulai dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan pembangunan manusia (Human Development Index - HDI) tahunannya. Secara umum IPM mengartikan definisi kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian indikator ini menjadi strategis sebagai indikator yag menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang bersifat non fisik. Bagi Indonesia sendiri keberadaan Indeks Pembangunan Manusia menjadi strategis karena : (i) pembangunan pada hakekatnya merupakan pernbangunan manulia, (ii) pembangunan manusia Indonesia masih sangat tertinggal bila dibandingkan dengan negara-negara lain, dan (iii) pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan masih relatif rendah.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Karawang dapat memberikan gambaran tentang tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu : panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat
pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan). Berikut adalah gambaran IPM dan komponen-komponen penyusun IPM Kabupaten Karawang tahun 2006 - 2009.
4.1. PERKEMBANGAN IPM TAHUN 2006 - 2OO9
Pencapaian pembangunan manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari tahun 2006 - 2009. Pencapaian IPM Kabupaten Karawang pada tahun 2006 sebesar 66,95 dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2009 ini, menjadi 69.60. selama kurun waktu 2006 - 2009 IPM Kabupaten Karawang meningkat sebesar 2,64 poin. peningkatan ini tidak lepas dari adanya peningkatan dari indeks komponen penyusun IPM, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks paritas daya beli.
Jika diperhatikan masing-masing komponen penyusun IPM, maka peningkatan tertinggi selama kurun waktu 2006 - 2009 terjadi pada indeks pendidikan. Pada tahun 2006 indeks pendidikan sebesar 73,25 dan meningkat cukup tinggi pada tahun 2009 menjadi 77,15, atau meningkat sebesar 3,90 poin. Peningkatan cukup tinggi pada indeks pendidikan terjadi sebagai dampak dari meningkatnya komponen pendidikan penyusun IPM, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karawang.
Indeks kesehatan selama kurun waktu 2006 - 2009 mengalami peningkatan yang paling rendah dibandingkan dengan komponen lainnya, yaitu meningkat sebesar 1,75 poin. pada tahun 2009 indeks kesehatan mencapai angka 69,25 meningkat dari indeks pada tahun 2006 (67,50). walaupun peningkatannya paling rendah dibandingkan dengan komponen lainnya, namun indeks kesehatan capaiannya relatif tinggi melebihi capaian indeks paritas daya beli. Adapun capaian dari daya beli sendiri, pada tahun 2009 ini mencapai indeks 62,37 yang meningkat dari tahun 2006 sebesar 2,28 poin. Relatif rendahnya capaian daya beli pada tahun 2009 sebagai dampak dari relatif rendahnya daya beli masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Kabupaten Karawang secara umum dan kondisi global.
Perkembangan IPM Kabupaten Karawang tahun 2006 – 2009 berdasarkan nilai reduksi shortfall, yaitu capaian IPM pada tahun 2009 dan 2006 dibandingkan dengan kondisi optimum (nilai IPM = 100) terjadi peningkatan sebesar 7,99 persen. Nilai reduksi shortfal! (shortfail value reduction) menunjukkan persentase pencapaian IPM realisasi pada tahun tertentu dibandingkan dengan pencapaian IPM pada kondisi optimum (nilai IPM = 100). Nilai shortfall value sebesar 7,99 persen ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2006 - 2009 peningkatan pencapaian IPM Kabupaten Karawang dari kondisi yang diharapkan relatif tinggi. Jika dilihat nilai reduksi shortfall per tahun, maka persentase peningkatan capaian IPM tahun 2006 ke tahun 2007 sebesar 4,55 persen, dari tahun 2007 ke tahun 2008 sebesar 1,94 persen, dan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 1,71 persen. Terlihat bahwa reduksi shortfall tertinggi terjadi pada tahun 2007. Persentase reduksi shortfall yang relatif tinggi menunjukkan cepatnya capaian IPM realisasi di Kabupaten Karawang menuju pencapaian IPM optimum. Kondisi ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan IPM Kabupaten Karawang dari peringkat ke-24 pada tahun 2006 menjadi peringkat ke-23 pada tahun 2008 di Provinsi Jawa Barat. Peningkatan ini sebagian besar sebagai dampak dari relatif tingginya peningkatan yang terjadi pada komponen pendidikan.
4.2. KOMPONEN KESEHATAN
Berdasarkan hasil Survei IPM (SIPM) Tahun 2006 – 2009, Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Karawang pada tahun 2006 mencapai 65,50 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata anak lahir hidup yang lahir pada tahun 2006 akan hidup sampai dengan usia 65,50 tahun. Kemudian pada tahun 2009 AHH nol tahun meningkat menjadi 66,58 tahun atau meningkat sebesar 1,65 persen. Meningkatnya AHH di Kabupaten Karawang mengindikasikan semakin membaiknya kondisi kesehatan masyarakat sebagai dampak dari semakin besarnya akses dan peluang masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang baik.
Kondisi kesehatan masyarakat, yang juga digunakan untuk memantau hasil pembangunan manusia merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, faktor lingkungan, keadaan sosial budaya (misalnya, tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang berpegang teguh pada tradisi yang menghambat modernisasi), kondisi ekonomi dan faktor genetik. Faktor lingkungan, antara lain dapat dilihat dari kualitas dan fasilitas fisik perumahan termasuk di dalamnya sanitasi perumahan dan lingkungan. Ketersediaan air bersih, tempat pembuangan hajat/tinja dan kondisi fisik perumahan (misalnya, jenis lantai, atap dan dinding) memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kondisi kesehatan masyarakat. Membaiknya kondisi lingkungan akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dalam pembentukan sumber daya manusia yang tangguh dan handal di masa mendatang.
Perbaikan kondisi kesehatan masyarakat, serta semakin terbuka dan mudahnya akses masyarakat terhadap sarana dan fasilitas kesehatan di Kabupaten Karawang selama kurun waktu tahun 2006 - 2009 memiliki pengaruh positif terhadap menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), sehingga peluang hidup bayi yang lahir pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan. Untuk menuju masyarakat berumur panjang dan hidup sehat kiranya program-program yang berkaitan dengan upaya mempermudah akses dan peluang masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan perlu untuk terus ditingkatkan. Dalam perpektif peningkatan derajat kesehatan, upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan balita secara bertahap harus terus menjadi prioritas, begitu pula penanganan status gizi pada balita dari waktu ke waktu agar terus ditingkatkan, dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan tangsung dengan perbaikan derajat kesehatan. selain berpengaruh pada pencapaian derajat kesehatan, faktor kurangnya gizi juga menyebabkan anak terperangkap dalam kebodohan akibat sulitnya mengikuti pelajaran dengan baik.
4.3. KOMPONEN PENDIDIKAN
Angka Melek Huruf (AMH) digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan keberhasiran pembangunan manusia karena melalui kemampuan membaca dan menulis, diharapkan masyarakat dapat menyerap berbagai informasi penting dan mampu mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Hal ini bermanfaat bagi peningkatan kemampuan dalam berusaha dan meningkatkan pengetahuan tentang cara berfikir kreatif dan inovatif sehingga mempunyai peranan penting dalam berpartisipasi di lingkungan masyarakat. Dengan demikian AMH secara eksplisit dapat mencerminkan kualitas SDM di wilayah yang bersangkutan. variabel pendidikan lain yang digunakan untuk memantau keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah.
Pembangunan di bidang pendidikan akan membawa dampak positif cukup nyata di masa mendatang. penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan putus sekolah tampaknya harus terus digalakkan dan menjadi prioritas utama dengan diiringi pembangunan serta revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Sebab dengan komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda diperlukan persiapan sarana penunjang pendidikan yang memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10-14 tahun yang masih reratif besar.
Pencapaian tingkat pendidikan yang cukup baik saat ini merupakan cermin dari keberhasilan perencanaan pembangunan di masa lalu. yang perlu kita lakukan sekarang adalah memelihara upaya-upaya positif yang telah dirintis serta lebih mempertajam sehingga dapat dihasilkan capaian yang secara nyata lebih baik dari yang kita rasakan saat ini. Jika aspek pendidikan tidak ditangani secara baik dan lebih dini, dikhawatirkan pada rentang waktu 3-5 tahun ke depan akan berdampak cukup serius pada pencapaian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan hasil survei IPM Kabupaten Karawang Tahun 2009, diketahui bahwa pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Karawang sebesar 93,14, atau mengalami peningkatan sebesar 4,93 poin (5,59 persen) jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2006. AMH sebesar 93,14 mengandung pengertian bahwa sekitar 93,14 persen masyarakat di Kabupaten Karawang sudah memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis huruf latin, dan atau huruf lainnya. Adapun sekitar 6,86 persen masyarakat lainnya masih buta huruf. upaya pemberantasan buta huruf baik melalui pendidikan formal maupun non formal kiranya harus terus dilakukan dan digalakkan di masyarakat agar partisipasi masyarakat dalam program ini mengalami peningkatan, sebagai upaya memacu capaian AMH dan RLS di Kabupaten Karawang.
Pencapaian rata-rata lama sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan, walaupun peningkatannya relatif kecil yaitu sebesar 0,28 poin (4,23 persen) pada tahun 2009 (6,78 tahun) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2006 (6,50 tahun). Berdasarkan angka ini maka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Karawang pada tahun 2009 adalah 6,78 tahun atau lulus sekolah Dasar (SD). Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinan karena masih cukup besarnya penduduk dewasa di Kabupaten Karawang yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk usia muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terasa hasilnya secara nyata. Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, khususnya bagi mereka yang telah putus sekolah sejak kurun waktu 5-10 tahun yang lalu. program pendidikan dasar 9 tahun seyogyanya juga diupayakan lebih serius bagi penduduk putus sekolah yang belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya telah beranjak dewasa. Salah satu jalan keluarnya adalah dengan lebih mengoptimalkan pemanfaatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) seperti, program Paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional.
4.4. KOMPONEN DAYA BELI
Kondisi perekonomian secara umum ternyata cukup memberikan pengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat yang didekati dengan kebutuhan standar minimal untuk dapat hidup layak (Purchasing Power Parity – PPP). Kebutuhan standar minimal untuk dapat hidup layak di Kabupaten Karawang pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 560.030,- dan meningkat menjadi Rp 569.880,- pada tahun 2009, atau meningkat sekitar 1,76 persen. Relatif lambatnya pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat dimungkinkan oleh pengaruh faktor eksternal, yaitu kondisi perekonomian regional, nasional, maupun global. Kebijakan perekonomian nasional sedikitnya memberikan dampak yang cukup besar terhadap penguatan kemampuan daya beli masyarakat. Kebijakan peningkatan daya beli masyarakat melalui program bantuan langsung terhadap masyarakat, seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), dan Bos (Bantuan Operasional Sekolah) misalnya, cukup mernberikan pengaruh pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin, walaupun belum mampu mendongkrak daya beli masyarakat Kabupaten Karawang secara drastis.
