TINJAUAN PEREKONOMIAN KECAMATAN SE KABUPATEN KARAWANG
(Sumber Data : Buku PDRB Kab. Karawang dan Kecamatan menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 : Kerjasama BPS Kab. Karawang dengan Bappeda Kab. Karawang)
PDRB Kecamatan diKabupaten Karawang
Ketika kita berbicara tentang aktifitas perekonomian, selain jenis lapangan usaha yang penting unfuk dikaji lebih jauh adalah tempat dimana roda ekonomi tersebut berjalan. Oleh karena itu kabupaten Karawang dengan kecamatannya yang saat ini berjumlah 30, dimana masing-masing memiliki potensi yang kadang ada kemiripan satu sama lain dan banyak pula perbedaan karakteristik baik di tinjau dari perekonomian maupun sosial budaya, masing-masing memberikan konhibusi yang tidak ternilai bagi kemajuan Kabupaten Karawang,
Kawasan yang berada diutara kabupaten Karawang seperti Pakisjaya, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan umumnya daerah yang memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian, perikanan laut dan pertambangan, Sementara kecamatan yang secara geografis terletak dibagian selatan Kabupaten Karawang adalah kecamatan dengan basis industri berskala menengah dan besar berupa kawasan maupun non kawasan diantaranya Ciampel, Teluk Jambe Timur, Teluk Jambe Barat, Cikampek dan Klari. Kecamatan lainnya yang berada di tengah merupakan pusat pemerintahan dengan basis utama sektorperdagangan dan jasa adalah Kecamatan Karawang Barat, Karawang Timur, dan sekitarnya.
Sebagai perbandingan potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan, berikut disajikan tabel PDRB kecamatan tahun 2008 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.
Karawang Barat dan Karawang Timur yang merupakan daerah yang dekat dengan pusat pemerintahan juga memiliki keunggulan dengan potensi utama pada seKor perdagangan dan jasa-jasa. Dengan memahami potensi masing-masing wilayah kecamatan dan besaran kontribusi terhadap perekonomian Karawang, diharapkan dapat dibuat perencanaan pembangunan yang tepat guna dan berhasil guna. Selain itu distribusi potensi yang ada, dapat pula menimbulkan kecemburuan sosial antar kecamatan, antar aparat birokrasi dan sebagainya, sehingga diperlukan manajemen yang lebih baik dalam menata pembangunan supaya lebih selaras, serasi dan berimbang menuju terwujudnya pemerataan dan keadilan sosial ekonomi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.
Selain penentuan wilayah-wilayah tertentu sebagai pusat perekonomian sektoral, di Karawang sebagai daerah yang berbatasan langsung secara regional dengan dua megapolitan yang dinamis, perlu juga tindakan antisipasi atas tekanan dan desakan pengembangan kawasan megapolitan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur) di satu sisi dan dampak perkembangan megapolitan Bandung Raya (Kota Bandung, Kab. Bandung, Cimahi). Hal ini menjadi tantangan ke depan yang harus dikelola secara bijak sehingga mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi seluruh masyarakat, sekaligus meminimalisir dampak negatifnya.
Adanya jalan tol dan pembukaan jalur jalan arteri baru yang dapat menghubungkan antar wilayah sekaligus mampu mengurai potensi kemacetan jalur transportasi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak yang mendambakan keamanan, kenyamanan, keleluasaan dan kemudahan akses terhadap berbagai kepentingan.
Potensi Karawang yang letaknya sangat strategis untuk menjadi tujuan wisata atau bahkan tempat tinggal bagi kalangan pekerja yang beraktifias di Jabodetabek ataupun Bandung Raya sangat terbuka. Dengan tata ruang wilayah yang tepat, akan dapat diwujudkan kawasan pemukiman baru yang sangat potensial terhadap percepatan roda perekonomian.
Tabel berikut menyajikan distribusi persentase PDRB Kecamatan terhadap PDRB Kabupaten Karawang. Perbedaan besaran persentase antara PDRB atas dasar harga berlaku dengan atas dasar harga konstan menunjukkan disparitas inflasi antar kecamatan.
Tabel tersebut memperlihatkan urutan kecamatan menurut besar kecilnya peranan atau kontribusinya terhadap total PDRB Karawang. Adanya polarisasi (pengkutuban) sektor lapangan usaha didalam struktur ekonomi antar kecamatan, bagi pemerintah daerah yang pedu dan mendesak untuk dilakukan adalah implementasi tata ruang wilayah yang menjamin kontinuitas perekonomian sekaligus pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. Sehingga perbedaan yang ada tidak dipandang sebagai ketimpangan dalam pembangunan.
Nilai PDRB baik harga berlaku maupun konslan jika di bagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun masing-masing kecamatan maka diperoleh indikator pendapatan perkapita sebagai berikut:
