Sebagai salah satu upaya mendukung akselerasi yang dilakukan Pemkab khususnya dalam hal upaya peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemkab Karawang sebagai pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Bupati Karawang, H. Ade Swara bersikap perlahan tapi pasti dengan mewajibkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menandatangani Pakta Integritas terkait capaian target kinerja masing-masing Dinas/Instansi yang dipimpinnya, untuk bersama melakukan mencegah temuan pada tahun mendatang yang terkait penggunaan anggaran oleh hasil Pemeriksaan BPK. Penandatanganan Pakta Integritas para kepala OPD tersebut dilakukan di sela-sela kegiatan Briefing Staff di Gedung Singaperbangsa Lt. 3, Senin (5/5). Sekretaris Daerah H. Teddy Rusfendi Sutisna, Kepala Dinas Cipta Karya Dedi Ahdiat, Kepala Bappeda Samsuri, Kepala Disdikpora Agus Supriatman, Kepala Dinas Kesehatan H. Asep Hidayat Lukman serta Camat Pangkalan Usep mendapatkan giliran pertama untuk menandatangani Pakta Integritas tersebut, dilanjutkan oleh para Kepala OPD lainnya. Pada kesempatan itu hadir peserta Briefing Staf yaitu  Sekda, Asisten Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Bagian seluruh Setda dan Camat seKabupaten Karawang

Point utama yang terkandung dalam Pakta Integritas sendiri yang ditandatangani ka OPD guna mendukung pencapaian opini WTP berisi antara lain :

1.    Menyusun rencana Aksi untuk menindaklanjuti seluruh Temuan Pemeriksaan BPK  satu tahun yang lalu dan satu tahun sebelumnya yang terkait dengan Pengunaan Anggaran pada SKPD yang saya pimpin;

2.    Menyusun Rencana Aksi untuk antisipasi potensi/mencegah temuan pada tahun mendatang;

3.    Melaporkan perkembangan pelaksanaan rencana aksi  kepada Bupati Karawang secara berkala (Satu Bulan Sekali);

4.    Apabila tidak memenuhi, saya siap menerima sanksi yang diberikan Bupati Karawang;

Sementara itu, agenda dalam brifing ini antara lain ada bahasan Disdikpora mengenai Kesiapan PPDB Online dan memperlihatkan bahwa Surat Edaran Gubernur Jabar seluruh Kota/Kab termasuk di Kabupaten Karawang wajib terapkan sistem Online.

Selanjutnya Pemkab Karawang akan kedatangan dari Kementrian Pertanian membahas tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, kemudian ada dari jajaran BPD dan Apdesi yang membahas tentang Kepala Desa yang habis masa Jabatan dan dikarenakan di Tahun Pemilu 2014 tidak diperbolehkan maka harus di ajukan PJS Kades.

Bupati Karawang, H. Ade Swara dalam arahannya mengenai penandatanganan Pakta Integritas menegaskan kembali kepada para Kepala OPD untuk terus meningkatkan kinerja dinas/instansi yang dipimpinnya sampai nantinya pencapaian Opini Keuangan Pemkab Karawang menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kita harus besama beritikad, dan hal tersebut harus menjadi target kita semua. Namun demikian, Bupati H. Ade Swara juga mengingatkan “agar dalam pelaksanaannya, seluruh program pembangunan tersebut harus senantiasa mengedepan kualitas yang prima, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku dan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang direncanakan. Karena hanya itu yang diinginkan masyarakat Kabupaten Karawang” Tegasnya

Terakhir, mengenai hal lain urusan kepemerintahan seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan pelu dijadikan prioritas, mengenai Pemerintahan, mulai dari Kabupaten, Camat hingga Desa perlu bahu membahu untuk menjalankan program yang tujuannya satu yaitu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Karawang. Bahwa Camat dan Kades adalah ujung tombak pemimpin yang dekat dengan masyarakat segala hal apa yang dibutuhkan agar di koordinasikan secara periodik kepada kami yang berada di Pemkab Karawang . (-IKI-)